KILAS BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah awal mendorong efisiensi energi. Kebijakan ini dilaksanakan untuk pertama kalinya pada hari Jumat, mengikuti arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto guna menekan penggunaan energi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyampaikan bahwa pelaksanaan hari pertama WFH berjalan dengan baik dan tetap terkendali. Dari total ASN yang ada, sekitar 2.130 orang atau sekitar 10 persen menjalankan tugas dari rumah, sementara sebagian lainnya tetap bekerja dari kantor sesuai kebutuhan layanan.
Ia menjelaskan bahwa tidak semua perangkat daerah menerapkan sistem WFH secara penuh. Sejumlah unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti rumah sakit, BPBD, Damkar, dan Satpol PP tetap menjalankan Work From Office (WFO) secara penuh guna memastikan pelayanan tidak terganggu.
Untuk menjaga produktivitas, seluruh ASN telah diminta menyusun rencana kerja harian secara terperinci. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti rapat daring, tanda tangan elektronik, hingga sistem administrasi berbasis online turut menjadi penunjang utama dalam menjaga kinerja tetap optimal selama penerapan WFH.
Pemkab Bogor akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini dalam satu bulan ke depan, terutama terkait dampaknya terhadap efisiensi energi. Dengan hasil awal yang positif, pemerintah daerah optimistis WFH dapat menjadi kebiasaan baru yang tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat budaya kerja yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik.
