KILAS BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor. Penyampaian dilakukan oleh Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto sebagai bagian dari pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan.
Dalam nota pengantarnya, Ade Ruhandi menjelaskan bahwa penyampaian Raperda merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen tersebut disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Raperda memuat berbagai laporan keuangan, mulai dari realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas hingga catatan atas laporan keuangan. Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 tercatat sebesar Rp11,72 triliun atau 95,79 persen dari target, sedangkan realisasi belanja dan transfer mencapai Rp11,82 triliun atau 94,67 persen dari anggaran yang telah ditetapkan.
Selain menyampaikan capaian pelaksanaan APBD, Pemerintah Kabupaten Bogor juga melaporkan total aset daerah yang mencapai Rp32,11 triliun. Pelaksanaan APBD diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ade Ruhandi menegaskan bahwa penyampaian Raperda merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan bertanggung jawab. Ia juga mengapresiasi sinergi seluruh perangkat daerah dan DPRD yang turut mengantarkan Kabupaten Bogor kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
