KILAS BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Inspektorat resmi menuntaskan audit investigasi atas dugaan praktik jual beli jabatan yang sebelumnya dilaporkan oleh masyarakat. Proses audit dilakukan secara menyeluruh dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Inspektur Kabupaten Bogor, Arif Rahman, menjelaskan bahwa audit telah dimulai sejak 11 Maret 2026 dengan serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan data, penelusuran dokumen, hingga klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait. Seluruh proses dilakukan secara hati-hati untuk memastikan validitas dan akurasi informasi yang diperoleh.
Dari hasil audit, tidak ditemukan adanya aliran dana kepada BKPSDM, Tim Penilai Kinerja (TPK), maupun pihak lain yang berkaitan dengan proses promosi jabatan. Namun demikian, ditemukan adanya transaksi keuangan yang melibatkan empat orang PNS, yang dibuktikan melalui data transfer dan rekening koran masing-masing.
Arif Rahman menegaskan bahwa permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak merupakan bagian dari proses pendalaman dan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan dalam pelanggaran. Ia juga mengingatkan bahwa setiap ASN wajib menjunjung tinggi integritas serta mematuhi aturan yang berlaku, termasuk ketentuan disiplin pegawai.
Atas temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor mengambil langkah tegas dengan melimpahkan penanganan kasus kepada aparat penegak hukum. Langkah ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di bawah kepemimpinan Bupati Bogor, Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade.
