KILAS BOGOR – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan arah kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang profesional, berorientasi profit, serta mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
Komitmen tersebut disampaikan Rudy dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) gabungan empat BUMD Pemerintah Kabupaten Bogor yang digelar di Hotel Horison Sayaga, Cibinong, Rabu (25/2). RUPS ini diikuti secara langsung maupun virtual oleh Kepala Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat, jajaran komisaris dan direksi BUMD, perwakilan Bank BJB Provinsi Jawa Barat, serta perangkat Pemerintah Kabupaten Bogor.
Dalam forum tersebut, Rudy menekankan pentingnya sinergi, evaluasi menyeluruh, serta kesamaan visi antara pemerintah daerah dan manajemen BUMD. Ia menegaskan bahwa BUMD harus berperan sebagai motor penggerak pembangunan daerah, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan.
“Keberhasilan BUMD tidak hanya diukur dari dividen, tetapi dari sejauh mana keberadaannya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. BUMD harus untung dan harus berdampak,” tegas Rudy.
Ia juga memastikan bahwa pengelolaan BUMD tidak akan diwarnai kepentingan politik. Evaluasi jabatan komisaris dan direksi, kata Rudy, dilakukan secara objektif dan berbasis kinerja. Pejabat yang masa jabatannya telah berakhir tetap berpeluang diperpanjang apabila menunjukkan capaian positif, sementara posisi yang kosong akan diisi melalui mekanisme Panitia Seleksi (Pansel).
“Dalam dunia bisnis, kepercayaan dan kebersamaan adalah kunci. Kita tidak sedang mencari kesalahan, tetapi memperbaiki dan membangun bersama,” ujarnya.
Rudy menargetkan mulai tahun 2026 seluruh BUMD mencatatkan tren peningkatan profit yang signifikan. Ia menyebut tahun 2025 sebagai fondasi awal yang baik karena seluruh BUMD Kabupaten Bogor berhasil mencatatkan kinerja tanpa kerugian.
Sejumlah langkah strategis pun disiapkan, di antaranya penguatan sektor pariwisata dan layanan haji melalui pengembangan hotel, optimalisasi kegiatan pelatihan perangkat daerah sebagai pasar internal, serta mendorong sektor perbankan daerah agar lebih agresif menangkap peluang, termasuk pembiayaan perumahan bagi ASN dan PPPK dengan skema terjangkau.
Untuk memperkuat tata kelola perusahaan, Pemerintah Kabupaten Bogor juga akan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan audit menyeluruh terhadap BUMD. Rudy menegaskan audit ini bertujuan memastikan transparansi serta perbaikan sistem manajemen, bukan untuk mencari kesalahan.
“Kita ingin melihat kondisi secara utuh. Jika ada kekurangan, kita perbaiki bersama,” katanya.
Rudy berharap seluruh jajaran BUMD memiliki pola pikir yang sama dalam membangun perusahaan daerah, meninggalkan perbedaan, dan fokus pada penguatan bisnis demi kemajuan bersama.
“Kalau masih bisa dibenahi, tidak perlu diganti semuanya. Yang terpenting BUMD terus maju dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tandasnya.
