KILAS BOGOR – Pemerintah Republik Indonesia akan memperluas program percontohan atau piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 40 kabupaten dan kota pada tahun 2026. Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah yang dipercaya mengikuti program strategis nasional tersebut, sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan.
Kebijakan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dalam kegiatan sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/2).
Mewakili Bupati Bogor, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menghadiri kegiatan tersebut. Terpilihnya Kabupaten Bogor sebagai daerah piloting dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri PANRB, Kepala BPS RI, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Dalam sambutannya, Wamendagri Ribka Haluk menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah sangat krusial untuk meminimalkan potensi salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menekankan bahwa akurasi bansos sejalan dengan visi pembangunan nasional, khususnya visi keenam, yakni pemberantasan kemiskinan.
“Kami berharap dukungan penuh kepala daerah untuk meminimalkan potensi salah sasaran dalam penyaluran bansos,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DEN dan KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa percepatan digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi GovTech nasional. Tujuannya adalah memastikan penyaluran bantuan berbasis data yang akurat, transparan, dan dapat dipantau secara real time.
“Kalau datanya benar, kita bisa menyusun strategi yang tepat. Kita tidak perlu lagi menebak-nebak atau menutup mata terhadap angka yang sebenarnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, digitalisasi bansos akan menjadi game changer dalam tata kelola pemerintahan karena seluruh proses didukung oleh data dan kecerdasan buatan (AI). Dengan sistem ini, berbagai indikator seperti tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga efektivitas subsidi dapat dipantau secara lebih presisi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menuturkan bahwa transformasi bangsa harus dimulai dari transformasi data, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, Presiden menginginkan kebijakan sosial berbasis bukti, sehingga data yang terbuka dan terverifikasi menjadi fondasi utama dalam meningkatkan ketepatan sasaran bansos.
“Tidak boleh lagi ada data versi masing-masing. Semua harus satu data. BPS menjadi pengelola data secara ilmiah, sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib membantu pemutakhiran,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa arahan Presiden terkait kebijakan berbasis data telah ditindaklanjuti melalui penerapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai satu-satunya rujukan nasional, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
“Kunci dari seluruh proses ini adalah keterbukaan dan kolaborasi lintas sektor, serta meninggalkan ego sektoral, terutama dalam pengelolaan data. Jika kita ingin melakukan transformasi bangsa, maka transformasi data harus menjadi langkah awal,” pungkasnya.
Kalau mau, saya bisa:
