KILAS BOGOR – Di bawah kepemimpinan Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Hal tersebut ditandai dengan diraihnya kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah itu mencerminkan pengelolaan anggaran daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Lebih dari sekadar capaian administratif, penguatan tata kelola ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa pembangunan fisik dan sosial tidak akan berjalan optimal tanpa sistem pemerintahan yang bersih dan dipercaya publik. Menurutnya, WTP merupakan instrumen pengawasan agar setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menilai opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemkab Bogor dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab dan transparan.
Penguatan tata kelola tersebut juga sejalan dengan peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabupaten Bogor mencatat skor MCP ASN sebesar 91, sementara SPI KPK 2025 mencapai 73,8, tertinggi di Jawa Barat dan berhasil keluar dari zona merah.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, mengapresiasi capaian tersebut dan menilai peningkatan skor integritas sebagai indikator nyata perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Menanggapi evaluasi tersebut, Bupati Bogor menegaskan bahwa Pemkab Bogor terbuka terhadap pendampingan dan pengawasan sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Berbagai langkah pembenahan terus dilakukan, mulai dari penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan, hingga optimalisasi fungsi pengawasan di seluruh perangkat daerah.
Transformasi birokrasi juga diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Pada tahun 2025, Pemkab Bogor melakukan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara bertahap pada sektor-sektor prioritas. Puncaknya, Bupati Bogor secara resmi melantik 9.687 PPPK paruh waktu di Lapangan Panahan Stadion Pakansari, Cibinong, yang tercatat sebagai pelantikan terbesar di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia.
Seiring dengan itu, percepatan transformasi digital pemerintahan terus dilakukan. Jaringan intra pemerintah kini menjangkau seluruh kecamatan, termasuk wilayah terluar seperti Cariu dan Jasinga. Integrasi sistem digital ini mendorong koordinasi lintas perangkat daerah yang lebih efektif serta mempercepat pelayanan publik.
Berbagai upaya tersebut berbuah prestasi di tingkat nasional. Pemkab Bogor kembali meraih Innovative Government Award (IGA) 2025 sebagai Kabupaten Terinovatif, sekaligus menandai raihan penghargaan IGA ke sembilan secara berturut-turut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat budaya inovasi pelayanan publik di lingkungan Pemkab Bogor.
Dari sisi persepsi publik, kinerja satu tahun pemerintahan Rudy Susmanto – Ade Ruhandi juga mendapat respons positif. Lembaga Studi Visi Nusantara mencatat tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Bogor mencapai rata-rata 83,29 persen. Pengamat kebijakan publik, Yusfitiadi, menilai hasil survei tersebut menunjukkan fondasi pemerintahan yang cukup kuat, dengan catatan perlunya penguatan sektor ekonomi, pertanian, ketenagakerjaan, dan tata kelola hukum ke depan.
Dengan capaian WTP, peningkatan integritas, serta percepatan transformasi digital yang konsisten, Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan arah pembangunan menuju pemerintahan yang profesional, bersih, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Tata kelola yang kuat diharapkan menjadi pilar utama dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.
