KILAS BOGOR – Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, secara resmi membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang digelar di Ruang Serbaguna I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Kegiatan yang bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Dalam sambutannya, Ajat menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, tata kelola yang baik tidak hanya memenuhi aspek administrasi dan regulasi, tetapi juga menghasilkan program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi warga desa.
Ia menjelaskan, Kabupaten Bogor memiliki 416 desa dan 19 kelurahan dengan jumlah penduduk lebih dari 6,1 juta jiwa. Besarnya tanggung jawab tersebut diperkuat dengan pengelolaan APBDes yang mencapai sekitar Rp1,6 triliun, sehingga membutuhkan sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ajat juga mengapresiasi berbagai capaian Pemerintah Kabupaten Bogor di bidang pemerintahan desa sepanjang tahun 2025, di antaranya penghargaan nasional bagi Desa Ciomas Rahayu dari LKPP serta penghargaan Kementerian Keuangan kepada DPMD Kabupaten Bogor atas percepatan penyaluran dana desa. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan desa.
Melalui workshop ini, Sekda berharap seluruh peserta dapat memperkuat kapasitas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Ia optimistis tata kelola desa yang semakin baik akan menjadi fondasi bagi terwujudnya pemerintahan yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
