KILAS BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor mulai melakukan penataan kawasan di sepanjang Jalan Nasional Kemang–Parung sebagai langkah mengatasi persoalan banjir yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Penataan dilakukan melalui pembongkaran bangunan liar (bangli) yang berdiri di atas Daerah Milik Jalan (Damija) dan saluran irigasi Kali Angke 1.
Sebanyak 227 bangunan liar tercatat menempati area tersebut. Selain melanggar aturan, keberadaan bangli yang sebagian digunakan sebagai lapak pedagang kaki lima (PKL) dinilai menghambat aliran air dan mempersempit ruang jalan.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan penataan ini bertujuan mengembalikan fungsi infrastruktur agar kawasan Kemang–Parung tidak lagi menjadi titik langganan banjir saat hujan deras turun. Pemerintah juga ingin menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi pengguna jalan.
Sebelum penertiban dilakukan, pemerintah telah memberikan surat imbauan kepada para pemilik bangunan dengan waktu pembongkaran mandiri selama 7×24 jam. Sejumlah pemilik bangunan kini mulai membongkar lapaknya secara sukarela dengan pengawasan petugas di lapangan.
Anggota Satpol PP Kecamatan Kemang, Rega Erlangga, mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring untuk memastikan proses pembongkaran berjalan tertib dan kondusif. Setelah area bersih, pemerintah berencana melanjutkan penataan saluran air dan infrastruktur pendukung lainnya di kawasan tersebut.
