KILAS BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong transformasi Posyandu sebagai pusat layanan dasar masyarakat dengan mengintegrasikan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.
Momentum Hari Posyandu Nasional 2026 dimanfaatkan untuk menegaskan kembali peran strategis Posyandu dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat. Posyandu kini tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi berkembang menjadi pusat layanan terpadu lintas sektor.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bogor, Eva Rudy Susmanto, menyampaikan bahwa transformasi Posyandu menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menekankan pentingnya menghadirkan layanan yang lebih dekat, cepat, dan tepat sasaran bagi seluruh lapisan masyarakat.
Penguatan Posyandu mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial. Dengan perluasan fungsi ini, Posyandu diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam deteksi dini permasalahan masyarakat dan percepatan penanganannya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkab Bogor mengalokasikan dana operasional melalui Alokasi Dana Desa (ADD) serta bantuan sarana dan prasarana. Upaya ini bertujuan memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas kader, serta memastikan sistem pelaporan dan pelayanan berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
